Mengembangkan Inovasi Melalui Budaya Knowledge Sharing

Suharna, yang menggantikan Kusmayanto Kadiman, kini fokus melanjutkan enam program Kementerian Ristek yang sudah diprioritaskan pada era sebelumnya. Enam program tersebut, antara lain: energi, pangan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, transportasi, dan militer. Selain itu, ia berupaya menangani tumpang-tindih persoalan antar-Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Misalnya, riset-riset antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), atau dengan riset-riset di universitas.

“Kita akan menemui masalah pada saat tidak bisa mengatur keinginan meriset dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah saat ini sedang menjembatani ketidaksamaan tujuan dari peneliti dengan industri,” kata pria asli Sunda ini dalam pidatonya pada saat memberikan keynote speech di acara “2010 Knowledge Festival”, yang diselenggarakan Dunamis Consulting di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Suharna, intermediasi antara peneliti dan industri akan berjalan baik jika sumber daya manusia (SDM)-nya memiliki kualitas yang baik pula.

Suharna menyampaikan, problem yang terjadi selama ini ketika hasil penelitian sudah keluar, terjadi benturan dua ideologi yang menentukan pandangan sebuah penelitian, yaitu sosio-ideologi dan market-ideologi. “Sosio-ideologi adalah ideologi apa yang diterapkan di masyarakat, sedangkan market ideologi mengatakan bahwa inovasi teknologi bisa tercipta secara natural bila kondisi pengguna bisa diciptakan oleh masyarakat,” tuturnya. Alumni Pendidikan Kepemimpinan Nasional Lemhanas KSA X Tahun 2002, ini melanjutkan, langkah yang sudah direalisasikan oleh pemerintah guna menjembatani perbedaan dua ideologi tersebut, yakni membentuk komite inovasi nasional.

“Komite ini dibentuk langsung oleh Presiden. Jadi, bila para peneliti sangat antusias dengan yang ditelitinya, melalui wadah ini peneliti akan tahu apakah penelitiannya dapat membawa manfaat atau tidak untuk masyarakat. Terkadang peneliti asyik sendiri, dan kurang memikirkan manfaat penelitian bagi pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya. “Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan sarana penelitian sebaik mungkin dan mengharapkan suatu kebijakan yang kondusif untuk terciptanya inovasi,” ujarnya menambahkan.

Dengan penampilan yang sederhana dan tutur kata yang lembut, Suharna menjelaskan, pemerintah sudah seharusnya menjadi kontributor utama dalam membangun kemajuan bangsa. Namun demikian, menurutnya, pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama dari banyak pihak. “Kita juga memahami bahwa pembangunan nasional bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama, baik pengusaha, peneliti, maupun masyarakat,” kata alumni fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) dari Universitas Indonesia, ini menegaskan.

Apabila pembangunan nasional berjalan mulus, Suharna yakin, akan tercipta penguatan sistem inovasi nasional. “Inovasi tidak akan ada tanpa membereskan terlebih dahulu program pemerintah yang sudah ada melalui kerja sama dengan industri yang bersangkutan. ”Nah, di sinilah kaitannya dengan knowledge management (KM), di mana nilai tambah tadi dibutuhkan sebagai tolak ukur sebuah perusahaan,” ujarnya. Dalam hal ini, perusahaan dapat memberikan transformasi pengetahuan sebagai nilai tambah sebuah institusi,” paparnya lagi.

Salah satu pendiri Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI), ini mengatakan, penerapan KM akan memberikan banyak manfaat untuk individu maupun organisasi lantaran dapat memaksimalkan para intelektual dan menciptakan kultur knowledge sharing. Menurut Suharna, penyelenggaraan MAKE Study yang dilaksanakan Dunamis Consulting akan memiliki arti yang strategis untuk mengukur tingkat komitmen dan kematangan organisasi dalam menerapkan dan mengembangkan KM. Tentu, dengan tujuan menciptakan intelektual kapital yang bisa mendorong terciptanya masyarakat berbasis pengetahuan.

“Tujuan lainnya dalam pengembangan pengetahuan adalah memajukan teknologi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, akses terhadap iptek akan sangat terbuka, sehingga informasi mengenai iptek bisa kita dapatkan dengan cepat dan mudah,” papar lulusan dari University of Tsukuba, Jepang, ini memastikan.

Ia berharap, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus terintegrasi dengan baik ke dalam proses pembangunan ekonomi. “Saya memandang peningkatan produktivitas pembangunan iptek tidak bisa dipisahkan dari pendayagunaannya,” ujar Suharna menegaskan.

Ia berpendapat, upaya pendayagunaan produk ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal akan menjadi kunci utama dalam proses pembangunan nasional. Untuk itu, kata Suharna, dibutuhkan upaya nasional yang melibatkan semua kepentingan untuk mencapai tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada proses perekonomian, dan mencegah terjadinya disintegrasi peran ilmu pengetahuan dan teknologi dari proses pembangunan nasional.

Sejalan dengan upaya inovasi nasional, lulusan Teknik Fisika ITB pada program magister instrumentasi dan kontrol, ini merencanakan, ke depan program pembangunan iptek akan diarahkan ke berbagai sektor, baik kementerian atau pemerintahan daerah untuk mewujudkan sistem inovasi nasional maupun daerah.

Paling tidak, menurutnya, ada tiga elemen dasar yang diperlukan dalam membangun sistem inovasi nasional. Pertama, kapasitas pendidikan dan pelatihan. Kedua, menghasilkan SDM yang berkualitas. Dan ketiga, kapasitas investasi yang terbangun karena adanya iklim yang kondusif bagi industri, serta kapasitas kelembagaaan inovasi. “Dari penjabaran tersebut dapat dilihat betapa knowledge management sangat dibutuhkan dalam pengembangan kualitas negara,” ujarnya.

Menristek menggarisbawahi bahwa sinergi antar-lintas sektor baik di tingkat nasional maupun internasional diperlukan dalam pengimplementasian sistem inovasi nasional. “Kunci keberhasilan implementasi sistem inovasi nasional di suatu negara adalah adanya koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi antarsektor dan lintas sektor baik di tingkat nasional maupun daerah dan adanya kerja sama internasional,” tuturnya menjelaskan.

Pemerintah bersama elemen-elemen lain diharapkan dapat mengedepankan kebersamaaan antara berbagai kepentingan dan menjalankan fungsifungsi penelitian dan pengembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. “Marilah kita membangun sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk mewujudkan industri nasional yang tangguh dan berdaya saing demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan,” katanya menutup pidato.

Profil Suharna Surapranata Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 13 Desember 1955 Keluarga : 1 Istri, 10 Anak Pendidikan: 1. S1 Fakultas MIPA Universitas Indonesia (1978) 2. S1 University of Tsukuba, Jepang (1986) 3. S2 Magister Instrumentasi dan Kontrol Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung (1991) 4. Pendidikan Kepemimpinan Nasional Lemhanas KSA X (2002). Riwayat Pekerjaan: 1. Pendiri Yayasan Nurul Fikri 2. Peneliti di Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) 3. Dosen Fakultas MIPA UI

“Saya memandang peningkatan produktivitas pembangunan iptek tidak bisa dipisahkan dari pendayagunaannya”

Sumber : portalhr.com

Posted in Leadership and Culture